Jembatan Garuda Merah Putih Dibangun di Tarokan, Kodim Kediri Target Rampung 21 Hari

Proses pembangunan jembatan Garuda Merah Putih oleh anggota Kodim 0809 --(PHOTO BY MEMORANDUM)

KEDIRI – Komando Distrik Militer (Kodim) 0809/Kediri terus berupaya mendukung percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Kediri melalui program Bhakti TNI. Salah satu kegiatan yang tengah dilakukan yakni pembangunan Jembatan Perintis Garuda Merah Putih di Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan.

Jembatan tersebut dibangun sebagai upaya membuka akses masyarakat yang selama ini terkendala keterbatasan jalur penghubung. Infrastruktur dengan panjang 35 meter dan lebar 1,5 meter itu ditargetkan rampung dalam waktu 21 hari, mulai 10 hingga 31 Juli 2026.

Pembangunan jembatan ini menjadi bagian dari program Bhakti TNI yang dilaksanakan melalui sinergi Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Darat. Di tingkat daerah, pelaksanaan pembangunan dipercayakan kepada Kodim sebagai satuan teritorial yang memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat.

Melalui pembangunan tersebut, Kodim 0809/Kediri tidak hanya menghadirkan fasilitas fisik, tetapi juga berupaya memberikan manfaat jangka panjang bagi warga. Jembatan ini nantinya diharapkan mampu mempermudah akses anak-anak menuju sekolah, memperlancar aktivitas harian masyarakat, serta mendukung distribusi hasil ekonomi desa.

Komandan Kodim 0809/Kediri Letkol Inf Dhavid Nur Hadiansyah mengatakan, hingga pertengahan Juli 2026 pembangunan jembatan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

"Pembangunan Jembatan Perintis Garuda Merah Putih di Desa Kaliboto saat ini telah memasuki progres sekitar 30 persen. Ini merupakan jembatan kesembilan yang dibangun oleh Kodim 0809/Kediri melalui program Bhakti TNI. Kami optimistis pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat," ujarnya, Rabu (22/7).

Menurutnya, keberadaan jembatan tersebut memiliki arti penting bagi masyarakat karena dapat menghubungkan wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan adanya akses baru, mobilitas warga diharapkan menjadi lebih mudah dan cepat.

"Jembatan ini bukan sekadar menghubungkan dua wilayah, melainkan juga membuka peluang ekonomi baru, mempermudah akses pendidikan anak-anak, serta memperlancar aktivitas sosial warga," jelasnya.

Letkol Dhavid berharap pembangunan infrastruktur tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kaliboto dan wilayah sekitarnya. Selain mempercepat konektivitas, jembatan itu juga diharapkan mampu mendukung perkembangan ekonomi lokal.

Pembangunan Jembatan Perintis Garuda Merah Putih menjadi salah satu bentuk nyata sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan daerah. Melalui semangat gotong royong, Kodim 0809/Kediri berkomitmen menghadirkan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di wilayah binaannya.(red/lis)

Kejari Kabupaten Kediri Limpahkan Tersangka Kasus Kredit Fiktif ke Tahap Penuntutan

Jaksa saat lakukan tahap dua. (Foto Kejari Kabupaten Kediri)

KEDIRI – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri melanjutkan penanganan perkara dugaan korupsi kredit fiktif di salah satu bank BUMN Cabang Pare dengan melaksanakan pelimpahan tersangka dan barang bukti (tahap II), Rabu (22/7). Dalam proses tersebut, tersangka berinisial AP resmi diserahkan dari penyidik kepada jaksa penuntut umum (JPU) untuk menjalani proses persidangan.

Usai pelimpahan, AP langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kediri selama 20 hari. Penahanan dilakukan sebagai bagian dari proses penuntutan sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Kediri, Wibisana Anwar, mengatakan pelaksanaan tahap II menandai bahwa proses penyidikan terhadap AP telah dinyatakan lengkap dan siap memasuki tahapan persidangan.

"Setelah tahap II, tersangka diserahkan kepada jaksa penuntut umum dan dilakukan penahanan untuk kepentingan proses penuntutan," ujarnya.

Kasus yang menjerat AP merupakan hasil pengembangan dari perkara korupsi kredit fiktif yang sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam perkara terdahulu, tiga terdakwa berinisial AS, OS, dan S telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan yang dibacakan pada 20 Februari 2026.

Dari pengembangan penyidikan, aparat penegak hukum menemukan dugaan keterlibatan AP sebagai pihak yang menikmati aliran dana hasil pencairan kredit bermasalah tersebut.

Berdasarkan hasil penyidikan, perkara bermula pada akhir 2022 ketika AP membutuhkan tambahan modal usaha. Melalui seorang relationship manager bank berinisial AS, AP kemudian diperkenalkan kepada S yang menawarkan bantuan untuk mengurus pengajuan kredit.

Namun, proses pengajuan kredit diduga dilakukan dengan menggunakan identitas pihak lain sebagai debitur. Sertifikat milik para calon debitur dijadikan jaminan, sementara seluruh dokumen pengajuan diproses oleh OS sebelum diteruskan kepada AS.

Penyidik menduga ketiga pelaku bekerja sama merekayasa data dan keterangan calon debitur agar memenuhi persyaratan administrasi sehingga fasilitas kredit dapat dicairkan.

Meski kredit atas nama pihak lain berhasil disetujui, penyidik menyebut penerima manfaat sesungguhnya adalah AP. Dana pinjaman tersebut kemudian digunakan, namun tidak dikembalikan kepada pihak bank sehingga berujung menjadi kredit bermasalah.

Berdasarkan hasil audit investigatif, penyimpangan dalam penyaluran fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Kredit Usaha Rakyat (KUR) Retail serta KMK Komersial Kecil sepanjang 2023 hingga 2024 mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp2,5 miliar.

Setelah proses pelimpahan tahap II, Kejari Kabupaten Kediri menerbitkan surat perintah penahanan terhadap AP. Tersangka akan menjalani masa penahanan selama 20 hari, terhitung mulai 22 Juli hingga 10 Agustus 2026, sembari menunggu pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor untuk menjalani proses persidangan.

Kejari Kabupaten Kediri menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, khususnya di sektor perbankan. (red/hep)

Vinanda Pastikan Suara Anak Jadi Pertimbangan Program Pembangunan Kota Kediri

Mbak Wali Beri Arahan di Kongres Anak Kota Kediri 2026 (photo by radar kediri)

KEDIRI – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menegaskan komitmennya untuk melibatkan anak-anak dalam proses pembangunan daerah. Hal itu disampaikannya saat membuka Kongres Anak Kota Kediri 2026 yang digelar di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri, Selasa (14/7).

Di hadapan para peserta kongres, wali kota yang akrab disapa Mbak Wali itu menyampaikan bahwa aspirasi anak tidak hanya akan didengar, tetapi juga menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan Kota Kediri yang lebih ramah anak.

Mengusung tema Hari Anak Nasional 2026, "Sayangi Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan", Vinanda mengatakan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya melalui penyediaan pendidikan yang berkualitas. Menurutnya, setiap anak juga harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta memperoleh seluruh haknya secara utuh.

"Tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh," ujarnya.

Untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut berjalan dengan baik, Vinanda menilai pemerintah membutuhkan masukan secara berkala dari anak-anak. Melalui dialog langsung, pemerintah dapat mengetahui hak-hak apa saja yang telah terpenuhi maupun persoalan yang masih dihadapi anak di lingkungan sekitar.

Karena itu, Kongres Anak dinilai menjadi wadah strategis yang mempertemukan anak-anak, guru, pendamping, dan Pemerintah Kota Kediri untuk berdiskusi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi generasi muda sekaligus mencari solusi bersama.

Menurut Vinanda, Kongres Anak bukan sekadar agenda rutin tahunan ataupun kegiatan seremonial. Forum tersebut merupakan ruang partisipasi bagi anak-anak untuk menyampaikan gagasan, harapan, dan kritik kepada pemerintah daerah.

"Karena sesungguhnya, anak bukan hanya penerima manfaat pembangunan. Anak juga merupakan subjek pembangunan yang memiliki hak untuk didengar pendapatnya sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Vinanda juga mengajak seluruh peserta kongres untuk berani menyampaikan berbagai persoalan yang mereka alami selama tumbuh dan berkembang di Kota Kediri. Mulai dari kasus perundungan di lingkungan sekolah, keamanan di ruang publik, penggunaan media sosial, kesehatan mental, ketersediaan ruang bermain, kualitas lingkungan belajar, hingga berbagai isu lain yang berkaitan dengan kehidupan anak.

Ia menegaskan bahwa pemerintah ingin mendengar secara langsung sudut pandang anak-anak terhadap kondisi Kota Kediri agar kebijakan yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan mereka.

"Jangan takut menyampaikan pendapat. Karena tidak ada yang lebih memahami kebutuhan anak selain anak itu sendiri. Pemerintah ingin mendengar Kota Kediri dari sudut pandang anak-anak," tuturnya.

Lebih lanjut, Vinanda berharap berbagai rekomendasi yang dihasilkan dalam Kongres Anak tidak berhenti sebagai bahan diskusi semata. Seluruh aspirasi tersebut, menurutnya, harus dipelajari, ditindaklanjuti, serta dijadikan salah satu referensi dalam proses penyusunan maupun evaluasi program pembangunan daerah.

Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu menciptakan Kota Kediri yang semakin ramah anak, aman, nyaman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang seluruh generasi muda.

"Karena memberikan ruang partisipasi kepada anak berarti menghormati hak mereka sebagai warga Kota Kediri. Anak-anak Kota Kediri berhak mendapatkan fasilitas terbaik, ruang tumbuh yang sehat, lingkungan yang aman, serta kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki," pungkasnya.(red/lis0

Pelajar MAN Tewas Tertemper KA Dhoho di Perlintasan Tanpa Palang Pintu di Kras

  

Warga dan polisi mengangkat jenazah korban laka di Kras(photo by radar kediri)

KEDIRI – Kecelakaan maut terjadi di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, Selasa (21/7) sore. Seorang pelajar Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kota Kediri meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya tertabrak KA Dhoho yang melaju dari arah Kediri menuju Tulungagung.

Kapolsek Kras AKP Agus Salim membenarkan adanya peristiwa tersebut. Menurutnya, kecelakaan terjadi sekitar pukul 15.50 WIB di perlintasan JPL 265 KM 172+7/8 pada petak jalan rel Kras–Ngadiluwih.

Korban diketahui berinisial MS (17), warga Desa Jambean, Kecamatan Kras. Setelah dievakuasi dari lokasi kejadian, korban sempat dilarikan ke RSU Arga Husada untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, luka berat yang dideritanya membuat nyawa korban tidak dapat diselamatkan.

"Korban dinyatakan meninggal dunia," ujar Agus.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, kecelakaan bermula ketika korban mengendarai sepeda motor Honda Vario bernomor polisi AG 3513 EAC dari arah timur menuju barat. Pada saat yang bersamaan, KA Dhoho melintas di jalur tersebut.

Diduga korban tetap melintasi perlintasan yang tidak dilengkapi palang pintu sehingga sepeda motor yang dikendarainya tertemper kereta api.

Tak lama setelah kejadian, Polsek Kras menerima laporan dari perangkat Desa Jambean. Petugas kepolisian bersama personel Satlantas Polres Kediri kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengevakuasi korban, serta mengamankan barang bukti berupa sepeda motor milik korban.

Selain itu, sejumlah saksi turut dimintai keterangan, di antaranya perangkat desa setempat dan petugas keamanan Stasiun Kras. Keterangan para saksi akan menjadi bagian dari proses penyelidikan guna mengetahui secara pasti penyebab kecelakaan.

"Perkara ditangani Satlantas Polres Kediri," jelas Agus.

Sementara itu, pasca-insiden tersebut, PT KAI Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun menyampaikan bahwa KA 406 Commuter Line Dhoho sempat melakukan berhenti luar biasa (BLB) di lokasi kejadian. Penghentian sementara dilakukan untuk memastikan kondisi rangkaian kereta tetap aman setelah terjadi benturan.

Setelah proses pemeriksaan selesai dan dipastikan tidak ada gangguan pada sarana kereta, perjalanan KA Dhoho kembali dilanjutkan menuju tujuan akhir. Akibat insiden tersebut, perjalanan kereta api lokal itu mengalami keterlambatan sekitar sembilan menit.

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan saat melintasi perlintasan sebidang, khususnya yang tidak dilengkapi palang pintu. Pengguna jalan diminta memastikan kondisi jalur benar-benar aman dengan melihat ke kanan dan kiri serta mendahulukan perjalanan kereta api demi menghindari kecelakaan serupa.(red/lis)

Panen Raya TNI di Malang, Menteri Nusron Soroti Perlindungan Lahan Pertanian Produktif

 

Menteri Nusron Wahid mendampingi Presiden Prabowo bersama sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih--(photo by memorandum)

MALANG – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung terwujudnya ketahanan pangan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam kegiatan Panen Raya TNI yang digelar di Pangkalan TNI AU (Lanud) Abdulrachman Saleh, Malang, Jumat (17/7).

Menurut Nusron, sektor pertanian membutuhkan kepastian status lahan agar para petani dapat mengelola dan mengembangkan usaha pertanian secara berkelanjutan. Karena itu, Kementerian ATR/BPN berkomitmen mendukung program ketahanan pangan melalui penyediaan kepastian hukum di bidang pertanahan.

"Bagi kami, ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum atas tanah," ujar Nusron melalui akun Instagram resminya, dikutip Senin (20/7).

Selain memastikan legalitas kepemilikan lahan, Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong penataan ruang yang berkelanjutan serta perlindungan terhadap lahan pertanian produktif. Upaya tersebut dinilai penting agar alih fungsi lahan dapat dikendalikan dan potensi produksi pangan nasional tetap terjaga.

"Kami berkomitmen untuk memastikan setiap jengkal lahan produktif dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai fondasi menuju swasembada pangan dan ketahanan pangan Indonesia," katanya.

Nusron menambahkan, keberhasilan penyelenggaraan Panen Raya Serentak di 43 titik di berbagai daerah menjadi bukti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat sektor pertanian nasional. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi modal utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

"Ini merupakan wujud nyata sinergi pemerintah dalam meningkatkan produksi, memperkuat hilirisasi, serta menghadirkan kesejahteraan yang lebih baik bagi para petani," lanjutnya.

Kegiatan Panen Raya di Lanud Abdulrachman Saleh menampilkan beragam komoditas pertanian yang dipanen, di antaranya padi, tebu, dan kedelai. Acara tersebut juga dihadiri sejumlah menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan sektor pertanian nasional.

Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berharap ketahanan pangan nasional semakin kokoh, produksi pertanian terus meningkat, dan kesejahteraan petani dapat terangkat melalui dukungan kebijakan yang terintegrasi, mulai dari kepastian hak atas tanah hingga pengelolaan ruang yang berkelanjutan.(red/lis)

Turun ke Sawah, Polisi Beri Pendampingan Petani dan Edukasi Keselamatan Angkut Hasil Panen

  

Aipda Agus dampingi petani padi dan berikan imbauan keselamatan di perjalanan.--(photo by memorandum)

KEDIRI – Polres Kediri Kota terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui peran aktif para Bhabinkamtibmas di wilayah binaan. Salah satu bentuk dukungan tersebut dilakukan Bhabinkamtibmas Desa Cerme, Polsek Grogol, yang turun langsung ke area persawahan untuk memantau aktivitas pertanian sekaligus mendampingi para petani.

Kegiatan berlangsung di area persawahan Dusun Sugihan, Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri. Bhabinkamtibmas Desa Cerme, Aipda Agus SBW, melakukan sambang kepada petani serta memantau perkembangan tanaman padi yang memasuki masa panen pada Juli 2026.

Dalam kunjungannya, Aipda Agus berdialog dengan para petani mengenai kondisi pertanian, hasil panen, serta berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Polri dalam mendukung pelaksanaan program Asta Cita di bidang ketahanan pangan sekaligus mendorong terwujudnya swasembada pangan nasional.

Selain memantau aktivitas pertanian, Aipda Agus juga memberikan edukasi kepada para petani mengenai pentingnya keselamatan kerja, khususnya saat proses pengangkutan hasil panen. Ia mengingatkan para pengemudi truk agar tidak membawa muatan melebihi kapasitas yang diizinkan serta mengimbau pekerja untuk tidak duduk di atas muatan kendaraan karena berisiko membahayakan keselamatan selama perjalanan.

Kapolsek Grogol, AKP Andang Wastiyono, S.H., M.H., mengatakan kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat tidak hanya bertujuan menjaga situasi keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan pendampingan terhadap berbagai program pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

"Bhabinkamtibmas harus hadir di tengah masyarakat, termasuk mendampingi para petani. Selain mendukung ketahanan pangan, anggota juga memiliki tanggung jawab memberikan edukasi agar setiap aktivitas masyarakat berjalan aman," ujarnya, Senin (20/7/2026).

Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan masyarakat, khususnya para petani, menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan program ketahanan pangan. Melalui komunikasi yang baik, berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di sektor pertanian diharapkan dapat diketahui lebih cepat sehingga dapat dikoordinasikan dengan pihak terkait.

Polsek Grogol berharap kegiatan sambang dan pendampingan seperti ini dapat semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Kehadiran polisi di tengah aktivitas pertanian diharapkan tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga menjadi bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

Seluruh rangkaian kegiatan pemantauan pertanian dan penyampaian imbauan keselamatan kepada para petani berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar.(red/lis)

Ramai Dibahas Warganet, Kades Ungkap Fakta di Balik Video Kopdes Merah Putih Tepi Sungai

Kopdes Merah Putih di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang(RADAR MALANG)

MALANG - Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang berada di Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, menjadi perbincangan publik setelah sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan bangunan koperasi seolah berdiri di tepi sungai tanpa memiliki akses jalan masuk.

Video yang diunggah melalui akun Instagram @maju.idn pada 12 Juli tersebut memicu beragam komentar dari warganet. Banyak yang mempertanyakan bagaimana masyarakat maupun kendaraan dapat menjangkau lokasi koperasi. Bahkan, sebagian netizen menyampaikan komentar bernada satir dengan menyebut pengunjung harus menggunakan perahu untuk mencapai bangunan tersebut.

Menanggapi ramainya perbincangan itu, Kepala Desa Sidodadi, Saelan, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa informasi yang beredar dalam video tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurutnya, bangunan Kopdes Merah Putih berdiri di kawasan tepi Telaga Kedung Rampal, bukan di tepi sungai seperti yang disebutkan dalam unggahan tersebut.

"Yang benar itu dibangun di pinggir telaga," ujar Saelan, Sabtu (17/7).

Ia menjelaskan, lokasi koperasi berada di sisi barat Telaga Kedung Rampal, Dusun Kedung Rampal Kidul, Desa Sidodadi, Kecamatan Gedangan. Menurutnya, jika memang tidak memiliki akses, mustahil material bangunan dapat dikirim hingga proses pembangunan bisa berjalan.

"Bagaimana material bisa masuk ke lokasi koperasi? Faktanya material sudah sampai," tegasnya.

Setelah video tersebut viral, Pemerintah Desa Sidodadi melakukan penelusuran terhadap pembuat sekaligus pengunggah video. Hasilnya mengarah kepada seorang warga bernama Rosi. Berdasarkan klarifikasi yang diterima pemerintah desa, video tersebut dibuat hanya untuk hiburan atau sekadar iseng tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan.

"Orang tersebut mengunggah video untuk sekadar iseng. Dia sudah meminta maaf," kata Saelan.

Pemerintah desa juga memastikan bahwa akses menuju gerai Kopdes Merah Putih akan terus disempurnakan. Saat ini kendaraan memang baru dapat masuk melalui sisi samping bangunan. Ke depan, area depan koperasi akan diperluas dengan pemasangan paving selebar sekitar empat meter sehingga mobil dapat langsung berhenti di depan gedung koperasi.

"Nantinya mobil bisa masuk langsung ke depan koperasi. Kalau sekarang baru di samping koperasi," jelasnya.

Tak hanya fokus pada pembangunan koperasi, Pemerintah Desa Sidodadi juga telah menyiapkan rencana pengembangan kawasan sekitar Telaga Kedung Rampal. Lokasi tersebut akan dikembangkan menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat dengan menghadirkan sentra UMKM, gazebo, serta ruang terbuka bagi pengunjung yang ingin menikmati pemandangan telaga.

Menurut Saelan, keberadaan Kopdes Merah Putih di kawasan tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi desa. Selain mempermudah pelayanan koperasi kepada masyarakat, pengembangan kawasan wisata diyakini dapat meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi pelaku UMKM setempat.

"Karena lokasi di pinggir telaga ini strategis, kami berharap bisa menghidupkan UMKM di sekitar sini. Wisatawan juga bisa semakin ramai," pungkasnya.(red/lis)