Bromo Sky Bridge Hadir, Wisata Adrenalin Baru di Kawasan Penyangga Gunung Bromo

  

SOFT LAUNCHING: Sejumlah warga menikmati sensasi jalan di jembatan kaca Bromo. (photo by radar bromo)

BROMO- Destinasi wisata baru di kawasan penyangga Gunung Bromo, Bromo Sky Bridge, resmi dibuka untuk umum pada Sabtu (27/6). Kehadiran jembatan kaca tersebut langsung menarik perhatian masyarakat dan wisatawan yang sedang berkunjung ke kawasan Bromo. Sejak hari pertama beroperasi, lokasi ini dipadati pengunjung yang ingin merasakan pengalaman berjalan di atas jembatan kaca sambil menikmati panorama megah Kaldera Bromo dari ketinggian.

Presiden Direktur The Lawu Grup, Parmin Sastro, mengatakan bahwa pembangunan Bromo Sky Bridge tidak hanya bertujuan menambah pilihan destinasi wisata di kawasan Bromo, tetapi juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar melalui peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi lokal.

Menurutnya, pengembangan destinasi wisata harus mampu menghadirkan pengalaman yang berkesan bagi wisatawan sekaligus menciptakan manfaat bagi pelaku usaha dan warga di sekitar kawasan wisata.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun destinasi wisata yang memberikan pengalaman berbeda dan meninggalkan kesan mendalam bagi setiap pengunjung. Kami juga berharap mendapat doa dan dukungan agar wisata ini terus berkembang," ujarnya.

Parmin menjelaskan bahwa Bromo Sky Bridge mengusung konsep wisata adrenalin yang berbeda dengan destinasi lain di kawasan Bromo. Pengunjung dapat menikmati keindahan bentang alam dari sudut pandang baru melalui jembatan kaca yang membentang di atas lembah dengan sensasi berjalan di atas ketinggian.

Jembatan kaca tersebut memiliki panjang sekitar 120 meter dan berada di ketinggian kurang lebih 100 meter dari permukaan tanah. Dengan karakteristik tersebut, Bromo Sky Bridge diklaim sebagai salah satu jembatan kaca tertinggi di Indonesia yang menawarkan perpaduan antara wisata alam dan tantangan bagi para pencinta adrenalin.

"Ini memang destinasi wisata yang dirancang khusus bagi wisatawan yang ingin merasakan sensasi berbeda. Saat berjalan di atas jembatan, pengunjung dapat menikmati panorama pegunungan dan Kaldera Bromo dari ketinggian yang memacu adrenalin," jelasnya.

Untuk menikmati wahana ini, pengelola menetapkan tarif masuk sebesar Rp55 ribu bagi wisatawan domestik dan Rp110 ribu untuk wisatawan mancanegara. Menurut Parmin, harga tersebut masih tergolong kompetitif apabila dibandingkan dengan sejumlah destinasi jembatan kaca serupa di Bali maupun di China.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS), Rudijanta Tjahja Nugraha, menilai kehadiran Bromo Sky Bridge dapat membantu mendistribusikan arus wisatawan yang selama ini terkonsentrasi di beberapa titik favorit untuk menikmati matahari terbit.

Ia menjelaskan bahwa selama ini kepadatan wisatawan kerap terjadi di lokasi-lokasi sunrise seperti Penanjakan dan Bukit Kingkong. Dengan adanya alternatif baru berupa jembatan kaca, wisatawan memiliki lebih banyak pilihan untuk menikmati panorama Bromo sehingga potensi kemacetan maupun penumpukan pengunjung dapat dikurangi.

"Ke depan wisatawan tidak hanya menikmati matahari terbit dari satu lokasi, tetapi juga dapat menikmati pemandangan dari jembatan kaca. Hal ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan di titik-titik tertentu," katanya.

Antusiasme masyarakat terhadap destinasi baru ini terlihat sejak hari pertama pembukaan. Banyak wisatawan rela mengantre untuk mencoba berjalan di atas lantai kaca sambil mengabadikan momen dengan latar belakang bentangan Kaldera Bromo yang menjadi daya tarik utama kawasan tersebut.

Di sisi lain, tingginya jumlah pengunjung juga menjadi ujian awal bagi pengelola dalam menerapkan sistem pengelolaan serta standar keselamatan. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan, sejumlah aturan diberlakukan secara ketat.

Setiap pengunjung diwajibkan mengenakan pelindung alas kaki (shoe cover) sebelum memasuki area jembatan guna menjaga kualitas kaca. Anak-anak harus selalu berada dalam pengawasan orang tua selama berada di atas jembatan. Selain itu, kapasitas pengunjung dibatasi hanya sekitar 30 hingga 40 orang dalam satu waktu agar beban tetap sesuai standar keamanan.

Pengelola juga melarang berbagai aktivitas yang berpotensi membahayakan, seperti berlari, melompat, mengguncang jembatan, duduk di lantai kaca, maupun memanjat pagar pembatas.

Salah seorang wisatawan asal Blitar, Siti Mukarromah (55), mengaku sengaja mencoba wahana tersebut saat berlibur bersama keluarganya di Bromo. Meski memiliki rasa takut terhadap ketinggian, ia tetap memberanikan diri untuk berjalan di atas jembatan kaca.

"Kebetulan kami sedang berlibur di Bromo, lalu mengetahui ada wisata baru yang baru dibuka. Akhirnya kami memutuskan untuk mencoba," ujarnya.

Siti mengaku pengalaman tersebut memberikan kesan tersendiri karena dapat menikmati panorama alam yang indah dari sudut pandang yang berbeda. Namun demikian, ia berharap ke depan tersedia tambahan fasilitas berupa jaring pengaman di bawah jembatan agar pengunjung yang memiliki ketakutan terhadap ketinggian merasa lebih nyaman.

"Menurut saya, kalau ada jaring pengaman di bawah jembatan mungkin pengunjung yang takut ketinggian akan lebih tenang. Semoga ke depan semakin banyak inovasi wisata di sekitar Bromo sehingga wisatawan selalu tertarik untuk kembali berkunjung," katanya.

Hal senada disampaikan Yoga (28), wisatawan asal Bondowoso. Ia mengaku penasaran setelah melihat informasi mengenai pembukaan Bromo Sky Bridge saat sedang berwisata di kawasan Bromo.

"Saya memang sedang jalan-jalan ke Bromo. Setelah melihat ada jembatan kaca yang baru dibuka, saya langsung tertarik untuk mencobanya," tuturnya.

Sementara itu, Yana (38), wisatawan asal Kediri yang mengaku memiliki fobia terhadap ketinggian, tetap berusaha menikmati pengalaman tersebut meski tidak berani berjalan hingga ke bagian tengah jembatan.

"Saya memang takut ketinggian, jadi hanya berjalan sampai sebagian saja. Meski begitu, menurut saya tempatnya sangat menarik dan pemandangannya luar biasa indah," ungkapnya.

Kehadiran Bromo Sky Bridge diharapkan semakin memperkaya pilihan destinasi wisata di kawasan penyangga Gunung Bromo. Selain menawarkan pengalaman baru yang memadukan panorama alam dan sensasi adrenalin, keberadaan wahana ini juga diharapkan mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan, memperkuat ekonomi masyarakat sekitar, serta mendukung pemerataan kunjungan wisata di kawasan Bromo.(red/lis)

Ibu Rumah Tangga Muda Tewas Ditusuk di Pringsewu, Pelaku Diduga Suami Siri

Polisi olah TKP peristiwa dugaan pembunuhan di Pringsewu, Lampung (photo by liputan6.com)

JAKARTA- Warga di lingkungan Pekon Pemenang, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pringsewu, Lampung, dikejutkan oleh peristiwa memilukan yang terjadi pada Jumat malam, 26 Juni 2026. Seorang ibu rumah tangga muda ditemukan meninggal dunia dalam keadaan bersimbah darah dengan luka tusukan di sekujur tubuhnya. Diduga kuat, korban menjadi sasaran pembunuhan yang dilakukan oleh suami sirinya sendiri.

Korban diidentifikasi bernama Anes Wulandari (20 tahun), yang berdomisili di Dusun 5, Pekon Pemenang. Sementara pria yang diduga sebagai pelaku adalah Heru Purwanto (43 tahun), seorang buruh yang berasal dari Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, peristiwa ini bermula sejak sore hari ketika korban sudah menolak ajakan bertemu dari Heru. Meski ditolak, Heru tetap datang kembali ke kediaman korban pada malam harinya dengan alasan ingin membahas hal yang mendesak. Saat itu, Anes sedang merawat ayahnya yang sedang sakit, namun akhirnya bersedia keluar rumah untuk menemui Heru.

Pertemuan yang berlangsung sekitar 20 meter dari halaman rumah korban diduga berubah menjadi pertengkaran hebat. Perselisihan tersebut memuncak hingga terjadi penusukan yang merenggut nyawa Anes. Suara teriakan minta tolong yang terdengar kencang menarik perhatian warga sekitar, yang kemudian segera bergegas keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi.

Beberapa saksi mata melaporkan melihat sesosok pria berlari menjauh dari lokasi kejadian. Warga pun berusaha mengejar ke arah kebun di dekat tempat tersebut. Namun, alih-alih menangkap pelaku, mereka justru menemukan Heru tergeletak lemah di sebuah bekas kolam ikan. Ia mengalami luka tusukan yang cukup parah di bagian perut, bahkan hingga menyebabkan ususnya terlihat keluar. Heru segera dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pringsewu untuk mendapatkan penanganan medis secepatnya.

Pihak kepolisian dari Satuan Reserse Kriminal Polres Pringsewu bersama jajaran Polsek 

Pagelaran telah segera turun ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan penyelidikan. Kepala Bidang terkait, Iptu Agus, mengonfirmasi peristiwa tersebut pada Minggu, 28 Juni 2026. “Benar telah terjadi dugaan tindak pidana yang berujung pada meninggalnya korban. Saat ini tim kami masih mendalami kronologi lengkap, mengumpulkan keterangan saksi, serta mengamankan barang bukti untuk mengungkap motif pasti di balik kejadian ini,” ujarnya.

Hingga saat ini, jenazah Anes Wulandari telah diserahkan sepenuhnya kepada keluarga dan dimakamkan pada pagi hari Sabtu, 27 Juni 2026, di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pekon Pemenang. Sementara itu, Heru Purwanto masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit dengan pengawasan ketat dari aparat kepolisian, mengingat statusnya sebagai tersangka dalam kasus ini.(red/lis)

ESDM: Pasokan Batu Bara Pembangkit PLN Terkendali, Ekspor Sudah Kembali Normal

Kapal tongkang pengangkut batu bara lepas jangkar di Perairan Bojonegara, Serang, Banten.Photo by liputan6.com

JAKARTA- Pemerintah memastikan ketersediaan pasokan batu bara bagi pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) dalam kondisi aman. Kepastian tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi di tengah tingginya kebutuhan listrik di berbagai daerah.

Sebagai bentuk antisipasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya sempat melakukan penyesuaian sementara terhadap ekspor batu bara dengan spesifikasi tertentu. Kebijakan itu ditempuh agar kebutuhan batu bara dalam negeri, khususnya untuk pembangkit listrik PLN, tetap terpenuhi sesuai standar kualitas yang dibutuhkan.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pemerintah sebagai regulator dalam memastikan prioritas pasokan energi nasional tetap terjaga.

"Hingga saat ini pemerintah telah mengamankan sekitar 141 juta metrik ton (MT) batu bara atau sekitar 91,6 persen dari total kebutuhan PLN sepanjang tahun 2026 yang diperkirakan mencapai 154 juta MT," ujar Anggia di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, pembatasan ekspor hanya bersifat sementara dan dilakukan berdasarkan kondisi pasokan domestik serta kebutuhan operasional pembangkit listrik PLN. Setelah pasokan dalam negeri kembali stabil, aktivitas ekspor batu bara kini telah berjalan normal tanpa adanya pembatasan khusus.

"Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator. Seiring membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batu bara kini telah kembali berjalan normal," katanya.

Dengan kondisi pasokan yang dinilai telah mencukupi, pemerintah memastikan pelaku usaha pertambangan dapat kembali menjalankan aktivitas ekspor sesuai ketentuan yang berlaku tanpa mengganggu kebutuhan energi nasional.

Pengawasan Pasokan Batu Bara Diperkuat

Selain menjamin ketersediaan batu bara, pemerintah juga memperkuat pengawasan terhadap proses pengadaan energi primer untuk pembangkit PLN. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mitigasi guna mencegah terulangnya potensi gangguan pasokan listrik akibat keterlambatan distribusi bahan bakar pembangkit.

Pengawasan tersebut akan dilakukan secara terpadu oleh tim yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), serta PT PLN (Persero).

Menurut Anggia, sinergi antarinstansi tersebut bertujuan memastikan seluruh perusahaan tambang menjalankan kewajiban Domestic Market Obligation (DMO), yakni kewajiban memasok sebagian produksi batu bara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Langkah pengawasan yang dilakukan oleh tim dari BPKP, Kementerian ESDM, dan PLN bertujuan memastikan kewajiban DMO dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga pasokan batu bara bagi pembangkit tenaga listrik tetap terjamin," jelasnya.

Fokus pada Penegakan Aturan yang Sudah Berlaku

Kementerian ESDM menegaskan pemerintah tidak berencana menerbitkan regulasi baru terkait pembatasan ekspor batu bara. Sebaliknya, pemerintah memilih memperkuat implementasi serta penegakan regulasi yang telah ada agar pelaksanaan kewajiban DMO berjalan lebih efektif.

Menurut Anggia, kerangka hukum mengenai pemenuhan kebutuhan batu bara domestik sudah cukup kuat sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaannya.

Salah satu dasar hukum yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Regulasi tersebut mengatur kewajiban perusahaan pertambangan untuk memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO) sebelum melakukan ekspor.

Melalui penguatan pengawasan tersebut, pemerintah berharap ketersediaan energi primer bagi pembangkit listrik PLN tetap terjamin sepanjang tahun. Dengan pasokan batu bara yang aman, keandalan sistem kelistrikan nasional dapat terus dipertahankan sehingga masyarakat maupun sektor industri tidak terganggu oleh potensi krisis pasokan energi.

Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan energi nasional dan keberlangsungan ekspor batu bara. Dengan demikian, sektor pertambangan tetap mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional tanpa mengorbankan keamanan pasokan energi di dalam negeri.(red/lis)

Amanda Manopo Datangi Polisi, Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan Berkaitan dengan Pekerjaa

Photo by Radar Kediri

 JAKARTA SELATAN- Aktris Amanda Manopo mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat (26/6/2026) sore bersama sang suami, Kenny Austin, serta kuasa hukumnya, Sandy Arifin. Kedatangan mereka bertujuan untuk memenuhi panggilan penyidik sekaligus melakukan konsultasi hukum terkait dugaan pemalsuan tanda tangan yang diduga menyeret nama Amanda.

Menurut Sandy Arifin, pihaknya masih belum dapat membeberkan secara rinci kronologi maupun pihak yang diduga terlibat. Saat ini, mereka memilih berkonsultasi terlebih dahulu dengan penyidik sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.

"Baru mau konsultasi terkait adanya dugaan pemalsuan tanda tangan. Kami belum bisa menyampaikan secara detail sekarang karena masih dalam tahap konsultasi. Kalau nanti semuanya sudah jelas dan dokumen-dokumennya sudah lengkap, baru akan kami sampaikan kepada publik," ujar Sandy Arifin kepada awak media di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (26/6).

Sandy menjelaskan bahwa dugaan pemalsuan tanda tangan tersebut berkaitan dengan dokumen yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan Amanda Manopo. Selain persoalan tersebut, pihaknya juga menemukan dugaan tindak pidana lain yang diduga turut merugikan kliennya.

"Selain menyangkut pekerjaan, ada juga dugaan pencemaran nama baik dan laporan keuangan yang masih belum jelas. Untuk siapa terduga pelakunya, itu yang saat ini masih kami dalami dan diskusikan," jelasnya.

Amanda Manopo sendiri memilih untuk tidak memberikan penjelasan panjang kepada awak media. Ia menegaskan bahwa saat ini fokus utamanya adalah berkonsultasi dengan penyidik sebelum menyampaikan informasi lebih lanjut kepada publik.

Sementara itu, Kenny Austin yang hadir mengenakan kaus hitam tampak setia mendampingi sang istri. Ia memilih irit bicara dan menyerahkan seluruh penjelasan kepada kuasa hukum Amanda. Kehadirannya dinilai sebagai bentuk dukungan moral di tengah persoalan hukum yang sedang dihadapi istrinya.

"Pokoknya nanti saja kita ceritakan ya. Lebih baik sekarang kita ke atas dulu," kata Amanda singkat sebelum memasuki gedung Polres Metro Jakarta Selatan.(red/lis)

Harga Pupuk Turun 20%, Keuntungan Petani Meningkat Pesat

  

Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 di Gorontalo.photo by liputan6.com

JAKARTA- Kebijakan pemerintah memangkas harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen mulai memberikan dampak positif yang nyata, tidak hanya dirasakan oleh para petani di Pulau Jawa, tetapi juga menjangkau berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Penyesuaian harga ini terbukti mampu menekan biaya pengelolaan usaha tani, sekaligus meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan para petani secara keseluruhan.

Manfaat kebijakan ini langsung diakui oleh Yogi, seorang petani padi dan kelapa sawit dari Aceh yang turut hadir dalam acara Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan XVII Tahun 2026 yang digelar di Gorontalo. Menurutnya, penurunan harga pupuk menjadi salah satu langkah kebijakan yang paling terasa dampaknya di lapangan. “Mengenai pupuk, ini sungguh kemajuan yang sangat baik. Baru kali ini dalam sejarah pemerintahan, harga pupuk bisa turun hingga 20 persen. Jika sebelumnya pupuk Urea dijual sekitar Rp 150 ribu per karung, kini harganya hanya berkisar di angka Rp 90 ribu. Ini adalah perubahan yang sangat menguntungkan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa berkurangnya biaya pembelian pupuk membuat pengeluaran produksi menjadi lebih ringan, sehingga keuntungan yang didapatkan pun menjadi lebih besar. “Para petani sangat terbantu kali ini. Atas nama petani di Aceh, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden,” tambahnya.

Apresiasi yang sama juga disampaikan oleh Abdul Latif, petani dari Pulau Sebatik, Kalimantan Utara. Bagi pelaku usaha tani di wilayah perbatasan seperti dirinya, kebijakan ini memberikan bantuan yang sangat berarti. “Selama bertahun-tahun harga pupuk selalu terasa mahal. Kini dengan adanya potongan subsidi sekitar 20 persen, kami para petani kecil sangat terbantu dengan program yang digagas oleh Bapak Prabowo dan dijalankan secara langsung oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman,” jelasnya.

Kesan mendalam juga datang dari Nurkholis, petani asal Berau, Kalimantan Timur. Ia bahkan menyebutkan bahwa penurunan harga pupuk adalah peristiwa bersejarah yang belum pernah ia alami sebelumnya. “Sejak saya kecil, melihat ayah saya bertani hingga sekarang, harga pupuk selalu cenderung naik, tidak pernah turun. Sekarang justru berbalik: harga pupuk menjadi lebih murah, sementara harga gabah dan jagung di pasar mengalami kenaikan. Selain itu, hasil panen kami juga diserap dengan baik oleh Badan Urusan Logistik (BULOG),” ungkapnya. Menurutnya, gabungan dari ketiga kondisi ini memberikan dampak yang sangat terasa bagi perekonomian warga di daerahnya. “Perubahannya sangat nyata. Sekarang rata-rata petani di Berau sudah mampu memiliki kendaraan pribadi, termasuk saya sendiri. Alhamdulillah, ini bukti nyata bahwa kesejahteraan petani semakin membaik,” katanya.

Dampak positif serupa juga dirasakan oleh Anandi Sari, petani dari Kabupaten Serang, Banten. Ia merasakan bahwa biaya produksinya menjadi lebih ringan dan hasil usahanya pun lebih menguntungkan. Meski demikian, ia berharap agar penyebaran dan ketersediaan pupuk bersubsidi dapat diperluas hingga ke tingkat desa, sehingga petani tidak perlu menempuh jarak jauh dan mengeluarkan biaya transportasi tambahan untuk mendapatkan pupuk yang dibutuhkan.

Kondisi membaiknya kesejahteraan petani ini juga terlihat dari data statistik resmi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) secara nasional pada bulan Mei 2026 mencapai angka 127,73, atau naik sebesar 1,99 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) juga tercatat meningkat menjadi 132,84, naik sekitar 1,95 persen. Angka-angka ini menandakan bahwa daya beli dan kemampuan usaha petani semakin membaik.

Pada puncak acara PENAS XVII di Gorontalo, tepatnya pada Rabu, 24 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen pemerintahnya. Ia menyatakan bahwa para petani harus menjadi kelompok yang paling merasakan manfaat dari setiap pembangunan yang dilakukan di sektor pertanian. “Saudara-saudara sekalian adalah penghasil pangan bagi negeri ini. Tanpa ketersediaan pangan yang cukup, sebuah negara tidak akan bisa berdiri kokoh. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kami memastikan petani dapat hidup layak, sejahtera, dan mendapatkan hasil yang setimpal atas kerja keras mereka,” tegasnya di hadapan puluhan ribu petani dan nelayan yang hadir dari seluruh penjuru Indonesia.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang berpihak pada kepentingan petani, dan penurunan harga pupuk bersubsidi menjadi salah satu langkah terobosan yang kini dampaknya dirasakan secara langsung dan diakui oleh para petani, mulai dari Aceh hingga wilayah Kalimantan.(red/lis)

Peserta SPPI Asal Kedungpring Lamongan Wafat Saat Latihan Dasar Militer di Balikpapan

Peserta Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Balikpapan, Kalimantan Timur.--photo by memorandum co.id

---

LAMONGAN – Kabar duka menyelimuti Kabupaten Lamongan. Salah satu putri terbaik daerah tersebut, Anisa Muyassaroh, peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) asal Kecamatan Kedungpring, dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti Latihan Dasar Militer (Latsarmil) di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Almarhumah merupakan peserta program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebagai bagian dari pembekalan bagi calon Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam program tersebut, para peserta dibekali berbagai kemampuan kepemimpinan, kedisiplinan, serta wawasan kebangsaan sebelum nantinya mengemban tugas di daerah masing-masing.

Berdasarkan informasi yang beredar, Anisa diduga mengalami heat stroke saat menjalani rangkaian latihan. Ia sempat mendapatkan penanganan medis dari tim kesehatan satuan sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Namun, meski telah mendapat perawatan intensif, nyawa almarhumah tidak berhasil diselamatkan.

Komandan Kodim (Dandim) 0812 Lamongan, Letkol Inf Deni Suryo Anggo Digdo, membenarkan bahwa korban merupakan warga Kabupaten Lamongan. Meski demikian, pihaknya belum menerima kronologi lengkap mengenai insiden yang terjadi di lokasi latihan.

"Kejadiannya di Kalimantan. Untuk kronologi secara detail kami belum mengetahui secara pasti. Namun, Kodim 0812 Lamongan memberikan perhatian penuh kepada keluarga almarhumah, termasuk membantu proses pemulangan jenazah hingga pelaksanaan pemakaman," ujar Deni, Kamis malam (25/6).

Kepergian Anisa meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, maupun rekan-rekannya di lingkungan SPPI. Sosoknya dikenal memiliki semangat tinggi untuk mengabdi kepada bangsa melalui pembangunan desa. Dedikasinya mengikuti program SPPI sebagai persiapan menjadi Manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi bukti komitmennya dalam ikut memajukan masyarakat.

Kepergian Anisa menjadi kehilangan besar bagi Kabupaten Lamongan. Semangat pengabdian, kerja keras, dan cita-citanya untuk membangun desa diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda agar terus berkontribusi bagi bangsa dan negara. Nama dan pengabdiannya akan selalu dikenang sebagai teladan dalam mengabdi untuk Indonesia.(red/lis)

Ngaku ASN Pemprov Jatim, Dua Pria di Malang Tipu 227 Warga Lewat Program UMKM Bodong.

  

Pelaku penipuan menyaru ajudan Gubernur Jatim

MALANG - Dua pria asal Kota Malang berhasil mengelabui perangkat desa dan ratusan warga dengan berpura-pura menjadi aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, keduanya menawarkan program pemberdayaan UMKM yang diklaim memberikan berbagai kemudahan, mulai dari perizinan usaha hingga bantuan pemerintah. Akibat aksi tersebut, ratusan warga menjadi korban dengan total kerugian puluhan juta rupiah.

Kedua pelaku diketahui bernama Heri Cahyono (40) dan Bayu Suryo (28). Dalam menjalankan aksinya, Bayu mengaku sebagai ajudan Gubernur Jawa Timur, sedangkan Heri memperkenalkan diri sebagai pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur. Bahkan, untuk semakin meyakinkan calon korban, Heri juga mengklaim dirinya sebagai direktur sebuah badan usaha milik daerah (BUMD), sementara Bayu disebut sebagai komisaris perusahaan tersebut.

Menurut keterangan pihak kepolisian, modus yang digunakan cukup terstruktur. Keduanya mendatangi sejumlah desa di Kabupaten Malang dan menawarkan sosialisasi program UMKM berbasis koperasi desa atau Kopdes. Program tersebut diklaim memiliki afiliasi dengan sebuah perusahaan yang disebut sebagai BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dalam setiap sosialisasi, para pelaku menjanjikan berbagai keuntungan bagi warga yang bersedia bergabung. Mereka menyebut anggota koperasi akan memperoleh kemudahan dalam mengurus perizinan usaha, akses bantuan pemerintah, hingga berbagai bentuk keringanan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Iming-iming tersebut membuat banyak warga tertarik untuk mendaftar.

Sejumlah desa yang sempat menjadi sasaran aksi mereka antara lain Desa Sumberporong, Kecamatan Lawang; Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak; dan Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran. Untuk memperkuat penyamaran, keduanya kerap mengenakan pakaian dinas ASN sesuai hari kerja, mulai dari seragam batik hingga pakaian berwarna khaki yang identik dengan pegawai pemerintahan.

Tak hanya itu, Bayu juga diduga membuat surat tugas palsu yang mengatasnamakan pemerintah provinsi. Surat tersebut diketik menggunakan telepon genggam dan kemudian digunakan sebagai alat untuk meyakinkan perangkat desa bahwa kegiatan yang mereka lakukan merupakan program resmi pemerintah. Berbekal dokumen tersebut, mereka berhasil memperoleh kepercayaan dari sedikitnya tiga pemerintah desa.

Setelah warga tertarik mengikuti program tersebut, para pelaku mulai melakukan penarikan dana dengan alasan iuran keanggotaan koperasi. Setiap peserta diminta membayar Rp100 ribu sebagai iuran bulanan. Di Desa Sumberporong saja, tercatat sebanyak 227 orang telah terdaftar dan menyerahkan uang. Total kerugian yang dialami warga mencapai Rp22,7 juta. Menariknya, sebagian besar dana tersebut bahkan sempat ditanggung terlebih dahulu oleh kepala desa untuk sekitar 200 warga, sedangkan 27 orang lainnya membayar langsung kepada pelaku.

Kecurigaan terhadap aktivitas kedua pria tersebut mulai muncul dari sejumlah pihak, termasuk anggota Desa Wisata yang berada di wilayah yang mereka kunjungi. Mereka menilai terdapat kejanggalan pada surat dan dokumen yang dibawa pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ditemukan bahwa format surat dinas yang digunakan tidak sesuai dengan standar administrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, terdapat dugaan pemalsuan tanda tangan pejabat dalam dokumen tersebut.

Pemeriksaan lanjutan yang dilakukan instansi terkait juga mengungkap bahwa perusahaan yang disebut-sebut sebagai mitra pemerintah ternyata tidak terdaftar secara resmi dan diduga merupakan perusahaan fiktif. Verifikasi terhadap data kepegawaian pun memastikan bahwa Heri dan Bayu bukan ASN maupun pejabat yang memiliki hubungan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Malang juga mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan ataupun tembusan terkait kegiatan sosialisasi yang mereka selenggarakan.

Aksi penipuan tersebut akhirnya terhenti saat keduanya kembali menggelar sosialisasi di Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran, pada Senin (22/6). Tim yang telah memperoleh informasi mengenai dugaan penipuan langsung mendatangi lokasi kegiatan dan melakukan pemeriksaan terhadap kedua pelaku. Ketika diminta menunjukkan legalitas perusahaan serta dokumen pendukung lainnya, keduanya tidak mampu memberikan bukti yang sah.

Polres Malang kemudian mengamankan Heri dan Bayu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru tentang tindak pidana penipuan. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya korban lain maupun lokasi lain yang pernah menjadi sasaran aksi serupa.

Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk lebih berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan instansi pemerintah atau menawarkan program bantuan dengan imbalan sejumlah uang. Verifikasi dokumen, identitas petugas, serta koordinasi dengan instansi terkait menjadi langkah penting untuk mencegah terulangnya praktik penipuan berkedok program pemerintah.(red/lis)