Pemkab Kediri Siapkan Rp7 Miliar untuk Perluasan Pasar Buah Banyakan, Disulap Jadi Rest Area dan Pusat Oleh-Oleh

saat pedagang keluar area Pasar Buah Banyakan(photo by radar kediri)

KEDIRI, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri terus mematangkan rencana pengembangan Pasar Buah Banyakan yang terdampak pembangunan Jalan Tol Kediri–Kertosono. Tidak hanya merelokasi pasar ke lokasi baru, pemerintah juga menyiapkan konsep kawasan perdagangan terpadu yang dilengkapi rest area serta pusat oleh-oleh khas Kediri.

Untuk mendukung rencana tersebut, Pemkab Kediri mengalokasikan anggaran sekitar Rp6,6 miliar hingga Rp7 miliar guna membebaskan lahan tambahan seluas sekitar 1.831 meter persegi. Penambahan lahan dinilai penting agar kawasan pasar baru memiliki ruang yang lebih representatif untuk dikembangkan.

Sebelumnya, Pasar Buah Banyakan seluas 3.686 meter persegi menjadi salah satu aset yang terdampak proyek pembangunan Tol Kediri–Kertosono. Sebagai pengganti, pemerintah telah menetapkan lahan baru yang berada di area lapangan futsal di sebelah utara pasar lama dengan jarak sekitar satu kilometer.

Lahan pengganti tersebut memiliki luas 3.908 meter persegi dengan nilai appraisal mencapai Rp16,66 miliar dan telah resmi diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kediri.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Kediri, Tutik Purwaningsih, menjelaskan bahwa luas lahan pengganti yang tersedia saat ini masih belum mencukupi untuk mewujudkan kawasan perdagangan yang terintegrasi.

Karena itu, sesuai arahan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, pemerintah daerah memutuskan menambah pengadaan lahan yang saat ini masih dimiliki pihak perseorangan.

Menurut Tutik, proses pembebasan lahan akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), sementara Disdagin bertugas menyiapkan konsep pengembangan kawasan beserta desain awal pasar baru.

"Lahan tambahan tersebut sebelumnya juga telah melalui proses appraisal oleh pihak proyek jalan tol. Awalnya direncanakan ikut dibeli oleh pihak tol, namun keterbatasan anggaran membuat rencana tersebut tidak terealisasi," ujarnya.

Saat ini, tahapan yang sedang dipersiapkan adalah proses pengadaan tanah melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2026. Di waktu yang bersamaan, Disdagin mulai menyusun pra-desain kawasan sebagai dasar pengembangan selanjutnya.

Pemkab Kediri tidak ingin kawasan baru hanya berfungsi sebagai lokasi relokasi pedagang buah. Konsep yang disiapkan mengarah pada kawasan ekonomi yang lebih hidup dengan menghadirkan pusat oleh-oleh khas Kediri, area istirahat (rest area), serta fasilitas pendukung lainnya.

Konsep tersebut diharapkan mampu menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan sepanjang tahun, termasuk ketika musim panen buah telah berakhir.

"Dengan konsep tersebut, kawasan tidak hanya ramai saat musim buah saja. Ketika tidak musim buah pun tetap ada aktivitas ekonomi melalui pusat oleh-oleh maupun rest area," jelas Tutik yang juga menjabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri.

Setelah penyusunan pra-desain selesai, pemerintah daerah menargetkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dilakukan pada tahun depan sebagai dasar pembangunan fisik kawasan.

Ke depan, Pasar Buah Banyakan diharapkan berkembang menjadi pusat perdagangan sekaligus titik persinggahan strategis bagi pengguna Jalan Tol Kediri–Kertosono, sehingga mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.(red/lis)

Harga Telur Ayam Ras di Kediri Mulai Stabil, Peternak Sebut Permintaan Meningkat Seiring Program MBG

  

salah satu peternak telur di kota kediri yang mulai menerima banyak pesanan dari MBG(photo by radar kediri)

KEDIRI, – Harga telur ayam ras di tingkat peternak di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren pemulihan setelah sempat merosot dalam beberapa pekan terakhir. Meningkatnya permintaan pasar disebut menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga, seiring kembali bergulirnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelumnya, harga telur di tingkat peternak sempat turun hingga menyentuh Rp18.000 per kilogram. Penurunan tersebut dipicu melemahnya permintaan selama masa libur sekolah yang bertepatan dengan jeda pelaksanaan Program MBG.

Rosyta Dewi, peternak ayam petelur asal Kecamatan Grogol, mengatakan kondisi tersebut sempat membuat para peternak kesulitan menutup biaya operasional. Pasalnya, harga jual telur turun cukup tajam, sementara harga pakan ternak tetap tinggi.

"Setelah Program MBG berjalan kembali, permintaan mulai meningkat. Sekarang harga di tingkat peternak sudah kembali di kisaran Rp22 ribu per kilogram," ujarnya.

Menurut Rosyta, meningkatnya permintaan dari berbagai sektor membuat perputaran distribusi telur kembali membaik. Dampaknya, tekanan terhadap harga yang sebelumnya dirasakan peternak mulai berkurang sehingga kondisi pasar menjadi lebih stabil.

Pemulihan harga di tingkat peternak juga berpengaruh pada harga jual di tingkat pedagang. Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Kediri, harga telur ayam ras kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram.

Heru Iswandi, pedagang telur di wilayah Kecamatan Mojoroto, menyebut kenaikan harga terjadi secara bertahap mengikuti harga dari peternak. Meski demikian, kondisi tersebut belum memengaruhi daya beli masyarakat secara signifikan.

"Pembeli masih tetap ada karena telur merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Kami hanya menyesuaikan harga jual dengan harga dari peternak," katanya.

Meski kondisi harga mulai membaik, para peternak berharap stabilitas pasar dapat terus terjaga dalam beberapa waktu ke depan. Dengan harga sekitar Rp22.000 per kilogram, mereka menilai biaya produksi dapat tertutupi sehingga usaha peternakan tetap berjalan dengan baik dan pasokan telur untuk masyarakat tetap aman.(red/lis)

LSM RATU Soroti Dugaan Pungutan Komite di SMKN 1 Kota Kediri, Minta Audit Menyeluruh

   

Kediri,  – Dugaan praktik pungutan berkedok Sumbangan Komite Pendidikan (SKP) kembali menjadi sorotan di SMKN 1 Kota Kediri. Sejumlah wali murid mengaku keberatan dengan adanya iuran bulanan yang dinilai memberatkan serta belum disertai transparansi yang memadai terkait penggunaan anggaran.

Persoalan tersebut disebut bukan kali pertama terjadi. Keluhan serupa disebut terus muncul setiap tahun ajaran baru dan memunculkan pertanyaan dari para orang tua mengenai mekanisme penetapan nominal maupun pemanfaatan dana yang telah terkumpul.

Berdasarkan informasi yang dihimpun pada Jumat (17/7), sebagian besar wali murid diarahkan untuk membayar iuran komite sebesar Rp150 ribu setiap bulan. Namun bagi keluarga yang dinilai kurang mampu, pihak sekolah disebut memberikan kebijakan keringanan dengan nominal yang disesuaikan, mulai Rp100 ribu hingga Rp75 ribu per bulan.

Meski terdapat skema pembayaran berdasarkan kemampuan ekonomi, sejumlah orang tua tetap mempertanyakan kejelasan penggunaan dana tersebut. Mereka berharap seluruh pemasukan dan pengeluaran dapat dipublikasikan secara terbuka agar tidak menimbulkan dugaan maupun spekulasi di tengah masyarakat.

Salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku tidak mempermasalahkan adanya sumbangan apabila benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik.

"Kami sebenarnya tidak keberatan apabila dana itu benar-benar dipakai untuk kepentingan pendidikan anak-anak. Yang menjadi pertanyaan adalah rincian penggunaannya belum pernah dijelaskan secara terbuka sehingga menimbulkan tanda tanya ke mana aliran dananya," ujarnya.

Sorotan terhadap dugaan pungutan tersebut juga datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) RATU (Rakyat Bersatu). Ketua LSM RATU, Saiful Iskak, menyatakan pihaknya menerima berbagai laporan masyarakat terkait pelaksanaan iuran komite di sekolah tersebut.

Menurut Saiful, jika mengacu pada jumlah peserta didik yang diperkirakan mencapai sekitar 2.300 siswa dengan rata-rata pembayaran Rp100 ribu per bulan, maka dana yang berpotensi terkumpul mencapai angka yang sangat besar.

Perhitungannya menunjukkan, akumulasi dana yang masuk setiap bulan diperkirakan mencapai sekitar Rp230 juta. Dalam satu tahun ajaran, total dana yang terkumpul diperkirakan mencapai sekitar Rp2,76 miliar.

LSM RATU menilai besarnya dana tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh wali murid sebagai pihak yang memberikan kontribusi.

"Apabila memang penarikan dana dilakukan dengan pola yang menyerupai kewajiban meskipun disebut sebagai sumbangan sukarela, maka perlu ada pemeriksaan lebih lanjut. Dengan nilai dana yang mencapai miliaran rupiah setiap tahun, sudah selayaknya dilakukan audit agar masyarakat mengetahui secara jelas peruntukan anggaran tersebut," kata Saiful.

Ia menambahkan, pihaknya berencana melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum serta instansi terkait agar dilakukan pemeriksaan terhadap mekanisme penghimpunan dan penggunaan dana komite sekolah.

Selain itu, LSM RATU juga meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penarikan iuran komite di sekolah negeri, sehingga tidak menimbulkan persepsi adanya pungutan yang bersifat wajib.

Hingga artikel ini disusun, pihak Kepala SMKN 1 Kota Kediri maupun pengurus Komite Sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan minimnya transparansi dalam pengelolaan dana iuran komite tersebut. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi sebagai bagian dari penerapan asas keberimbangan dalam pemberitaan. (red/lis)                                                                                                                                                                                                           

KPK Buka Suara soal Dugaan Uang Rp100 Juta untuk Gus Miftah dari Proyek Kereta Api

Gus Miftah Diduga Terima Uang Korupsi Proyek DJKA Rp 100 Juta(photo by radar kediri)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami dugaan aliran dana sebesar Rp100 juta yang disebut diterima pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi proyek pembangunan Jalur Ganda Kereta Api Solo–Semarang (JGSS). Nama Gus Miftah mencuat dalam persidangan kasus yang menjerat Bupati Pati nonaktif, Sudewo.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan informasi yang terungkap di persidangan akan menjadi bagian dari proses pendalaman penyidik. Menurutnya, KPK masih harus memastikan kebenaran fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan sebelum mengambil langkah hukum lebih lanjut.

Apabila nantinya terbukti uang yang diduga diterima berasal dari hasil tindak pidana korupsi, KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Pertama kita akan lihat dulu untuk memastikan melalui proses pembuktian. Jika nanti terbukti, maka KPK dapat melakukan penyitaan," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (14/7).

Ia menegaskan bahwa seluruh fakta yang muncul di persidangan akan dianalisis melalui pemeriksaan saksi maupun alat bukti lain yang diajukan selama proses persidangan berlangsung.

"Kita lihat nanti dari proses pembuktian dan bagaimana penilaian majelis hakim terhadap keterangan maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan," katanya.

Belum Ada Rencana Memeriksa Gus Miftah

Meski nama Gus Miftah telah disebut dalam persidangan, KPK menyatakan belum mengambil keputusan untuk memanggil ataupun memeriksanya. Penyidik masih memerlukan pendalaman terhadap keterangan yang disampaikan saksi maupun terdakwa sebelum menentukan langkah berikutnya.

Budi menjelaskan, informasi mengenai dugaan aliran dana tersebut baru muncul dalam persidangan sehingga masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.

"Ini baru muncul di persidangan. Ada keterangan dari terdakwa atau saksi mengenai dugaan aliran uang kepada pihak-pihak lain. Tentu akan kami dalami terlebih dahulu," ujarnya.

Terungkap dalam Sidang Tipikor Semarang

Nama Gus Miftah disebut dalam sidang dugaan suap dan gratifikasi proyek Jalur Ganda Kereta Api Solo–Semarang Fase I di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang pada Senin (13/7).

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengungkap dugaan adanya aliran dana proyek kepada sejumlah pihak, termasuk Gus Miftah yang disebut menerima uang sebesar Rp100 juta.

Keterangan itu muncul saat jaksa memeriksa mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek JGSS Fase I, Dheky Martin, yang kini telah berstatus sebagai terpidana.

Jaksa Greafik Loserte mengonfirmasi isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat daftar penerima uang hasil proyek. Untuk memastikan identitas penerima, jaksa bahkan menanyakan apakah nama yang dimaksud merupakan Gus Miftah yang sempat menjadi perhatian publik beberapa waktu lalu.

Dheky kemudian membenarkan bahwa nama yang tercantum dalam BAP merujuk kepada pendakwah tersebut.

Jaksa Sebut Aliran Dana Menjangkau Banyak Pihak

Usai persidangan, Jaksa Greafik menjelaskan bahwa penyebutan nama-nama penerima dana dilakukan sebagai bentuk transparansi mengenai dugaan aliran uang hasil korupsi.

Menurutnya, berdasarkan keterangan saksi, dana yang berasal dari proyek tersebut diduga tidak hanya dinikmati pelaku utama, tetapi juga mengalir kepada sejumlah pihak lainnya.

Selain nama Gus Miftah, BAP yang dibacakan jaksa juga memuat sejumlah pihak lain yang diduga menerima uang maupun fasilitas dari proyek JGSS Fase I dan II, di antaranya terdakwa Sudewo, Albertus Dito Magasrodo, Heru Wisnu, serta Harno Teimadi dengan nominal yang bervariasi.

KPK Tunggu Hasil Pendalaman

KPK menegaskan bahwa seluruh informasi yang muncul dalam persidangan masih akan dipelajari secara menyeluruh sebelum menentukan ada tidaknya tindak lanjut hukum terhadap pihak-pihak yang namanya disebut.

Jaksa Greafik menyampaikan seluruh fakta persidangan nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan KPK sebagai bahan pengambilan keputusan.

"Terkait langkah apa yang akan dilakukan, saat ini kami belum dapat memutuskan. Seluruh fakta persidangan akan kami laporkan secara berjenjang kepada pimpinan untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Perkara ini merupakan bagian dari pengembangan kasus dugaan korupsi proyek perkeretaapian di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan. Dalam perkara tersebut, Sudewo didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai sekitar Rp3,8 miliar. Perkara itu masih dalam proses persidangan, sehingga dugaan terhadap pihak-pihak lain yang disebut dalam sidang juga masih memerlukan pembuktian di pengadilan.(red/lis)

Jangan Abaikan Selang Rem Motor, Kerusakan Kecil Bisa Berakibat Fatal

 

Kenali kerusakan pada selang rem motor (photo by radar kediri)

KEDIRI - Sistem pengereman merupakan salah satu komponen vital yang menentukan keselamatan saat berkendara. Selain memastikan kondisi kampas rem dan minyak rem selalu dalam keadaan baik, pengendara juga perlu memberi perhatian pada selang rem hidrolik yang berperan penting dalam menjaga kinerja pengereman tetap optimal.

Selang rem berfungsi sebagai jalur penyalur tekanan hidrolik dari master silinder menuju kaliper. Ketika tuas rem ditekan, tekanan minyak rem akan mengalir melalui selang untuk menggerakkan piston kaliper sehingga kampas rem menjepit cakram dan memperlambat laju kendaraan.

Apabila selang rem mengalami kerusakan, tekanan hidrolik tidak dapat tersalurkan secara sempurna. Akibatnya, respons pengereman menjadi berkurang dan jarak pengereman berpotensi lebih panjang, sehingga dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

Salah satu gejala awal yang perlu diwaspadai adalah tuas rem terasa lebih dalam, lembek, atau empuk saat ditekan. Kondisi tersebut dapat mengindikasikan adanya penurunan tekanan hidrolik akibat kebocoran maupun kerusakan pada sistem pengereman.

Selain merasakan perubahan saat mengerem, pengendara juga disarankan melakukan pemeriksaan visual secara berkala. Perhatikan apakah terdapat rembesan minyak rem di sepanjang selang atau pada bagian sambungan. Kebocoran sekecil apa pun tidak boleh diabaikan karena dapat mengurangi efektivitas pengereman.

Kondisi fisik selang juga menjadi indikator penting. Selang yang mulai retak, mengeras akibat usia, atau muncul benjolan menandakan material karet telah mengalami penurunan kualitas. Jika tetap digunakan, selang berisiko pecah saat menerima tekanan tinggi ketika pengereman mendadak.

Kerusakan selang rem umumnya dipengaruhi berbagai faktor, seperti usia pemakaian, paparan panas mesin secara terus-menerus, gesekan dengan komponen lain, hingga penggunaan suku cadang yang kualitasnya kurang baik. Oleh sebab itu, pemeriksaan sistem pengereman sebaiknya dilakukan secara rutin, terutama pada sepeda motor yang telah berumur beberapa tahun atau sering digunakan untuk perjalanan jarak jauh.

Penggantian selang rem juga tidak perlu menunggu hingga terjadi kebocoran atau kerusakan berat. Jika telah ditemukan tanda-tanda penurunan kondisi, komponen tersebut sebaiknya segera diganti agar sistem pengereman tetap bekerja secara maksimal.

Melakukan pemeriksaan dan perawatan selang rem secara berkala merupakan langkah sederhana yang memberikan manfaat besar bagi keselamatan berkendara. Dengan sistem pengereman yang selalu dalam kondisi prima, pengendara dapat mengurangi risiko kehilangan daya pengereman sekaligus menjaga performa motor tetap aman dan nyaman digunakan di berbagai kondisi jalan.(red/lis)

Tarikan Motor Matic Mulai Berat? Bisa Jadi Variator Sudah Bermasalah

(photo by radar kediri)

Motor matic menjadi pilihan utama banyak pengendara karena menawarkan kemudahan saat digunakan di berbagai kondisi jalan. Namun, tidak sedikit pemilik kendaraan yang hanya fokus melakukan penggantian oli mesin secara berkala, sementara perawatan sistem Continuously Variable Transmission (CVT), khususnya variator, masih sering terabaikan.

Padahal, variator merupakan salah satu komponen penting dalam sistem CVT yang berfungsi mengatur penyaluran tenaga mesin ke roda. Komponen ini bekerja bersama roller dan V-belt untuk menghasilkan perubahan rasio transmisi secara otomatis sehingga akselerasi motor tetap halus dan responsif.

Seiring pemakaian, permukaan variator maupun roller dapat mengalami keausan. Selain itu, debu hasil gesekan kampas kopling dan V-belt juga akan menumpuk di dalam rumah CVT. Jika tidak dibersihkan, kotoran tersebut dapat menghambat pergerakan roller sehingga perpindahan rasio menjadi kurang optimal dan performa motor mulai menurun.

Karena itu, pemeriksaan variator sebaiknya dilakukan bersamaan dengan servis CVT secara berkala. Umumnya, pemeriksaan disarankan setiap 8.000 hingga 12.000 kilometer, atau mengikuti interval yang ditetapkan pabrikan. Untuk motor yang digunakan setiap hari di jalan padat, sering membawa beban berat, atau menempuh perjalanan jauh, pemeriksaan dapat dilakukan lebih cepat.

Saat proses servis, mekanik akan membuka rumah CVT untuk memeriksa kondisi variator, roller, V-belt, serta membersihkan seluruh debu yang menempel pada komponen transmisi. Langkah ini bertujuan menjaga seluruh bagian tetap bekerja dengan baik dan mencegah kerusakan yang lebih serius.

Ada beberapa gejala yang bisa menjadi tanda variator mulai bermasalah. Di antaranya tarikan motor terasa lebih berat, akselerasi melambat, muncul getaran saat motor mulai berjalan, hingga terdengar suara dengung atau gesekan dari area CVT.

Selain variator, kondisi roller juga perlu mendapat perhatian. Roller yang sudah aus, peyang, atau permukaannya tidak lagi rata dapat menghambat perubahan rasio transmisi sehingga tenaga mesin tidak tersalurkan secara maksimal ke roda belakang.

Apabila kondisi tersebut dibiarkan, beban kerja komponen lain seperti V-belt dan kopling ganda akan meningkat. Dalam jangka panjang, kerusakan dapat merembet ke bagian lain sehingga biaya perbaikan menjadi lebih besar dibandingkan jika dilakukan perawatan sejak dini.

Meski demikian, pemeriksaan berkala tidak selalu berarti harus mengganti variator. Jika hasil inspeksi menunjukkan komponen masih dalam kondisi baik, mekanik biasanya hanya melakukan pembersihan dan memastikan seluruh bagian bekerja normal. Penggantian baru dilakukan apabila ditemukan keausan, goresan, atau kerusakan yang berpotensi mengganggu kinerja sistem CVT.

Melakukan servis CVT sesuai jadwal merupakan langkah sederhana namun penting untuk menjaga performa motor matic tetap optimal. Selain membuat akselerasi lebih responsif dan nyaman, perawatan rutin juga membantu memperpanjang usia pakai komponen transmisi sekaligus mengurangi risiko kerusakan mendadak saat kendaraan digunakan.(red/lis)

Kemensos Targetkan Bansos Tahap III Cair 20 Juli, Ini Penjelasan dan Jadwalnya

Menteri Sosial Saifullah Yusuf(photo by radar kediri)

JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler Triwulan III Tahun 2026 mulai dilakukan pada 20 Juli 2026. Sebelum pencairan dilakukan, pemerintah masih menyelesaikan proses pemutakhiran dan pembersihan (cleansing) data penerima agar bantuan tepat sasaran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan, proses penyaluran kini menggunakan basis data terbaru yang telah diperbarui bersama pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Bansos triwulan ketiga sedang kami proses. Data terbaru dari BPS sudah kami terima dan saat ini masih dalam tahap cleansing. Insyaallah dalam dua sampai tiga hari selesai, sehingga paling lambat mulai 20 Juli bantuan sudah bisa disalurkan," ujarnya di Jakarta, Senin.

Data Penerima Mengalami Perubahan

Menurut Gus Ipul, penggunaan data terbaru memungkinkan terjadinya perubahan daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sebagian penerima lama tetap memperoleh bantuan, sebagian lainnya dicoret karena tidak lagi memenuhi kriteria, sementara masyarakat yang kini memenuhi syarat dapat masuk sebagai penerima baru.

Pemutakhiran data dilakukan secara berjenjang, dimulai dari tingkat RT dan RW, kemudian dibahas melalui musyawarah desa atau kelurahan. Selanjutnya data diverifikasi oleh Dinas Sosial kabupaten/kota, disahkan kepala daerah, lalu dikirim ke Kemensos sebelum diverifikasi kembali oleh BPS.

Ia mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang aktif memperbarui data masyarakat. Jawa Timur, termasuk wilayah Kediri dan sekitarnya, disebut menjadi salah satu provinsi yang paling aktif bersama Jawa Barat dan Jawa Tengah.

"Daerah yang paling mengetahui kondisi masyarakatnya. Karena itu, data yang dikirim dari daerah menjadi dasar penting agar bantuan benar-benar tepat sasaran," katanya.

Program Bansos Tetap Berlanjut

Pada 2026 pemerintah tetap melanjutkan sejumlah program bantuan sosial, di antaranya:

• Program Keluarga Harapan (PKH)

• Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

• Program Indonesia Pintar (PIP)

• Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JKN)

Sementara bantuan beras 10 kilogram hanya diberikan dalam periode tertentu dan tidak disalurkan sepanjang tahun.

Mengenal BLT Kesra

Selain bansos reguler, pemerintah juga memiliki program Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan (BLT Kesra). Berbeda dengan PKH maupun BPNT yang bersifat rutin, BLT Kesra merupakan bantuan tunai yang diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan tertentu sebagai stimulus bagi keluarga miskin maupun rentan miskin.

Sasaran utama program ini adalah masyarakat pada kelompok kesejahteraan terbawah atau desil rendah yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dalam beberapa penyaluran terakhir, nominal bantuan yang diterima mencapai sekitar Rp900 ribu, tergantung kebijakan pemerintah.

Persyaratan Penerima

Calon penerima BLT Kesra harus memenuhi sejumlah persyaratan administrasi dan ekonomi, antara lain:

• Warga Negara Indonesia dengan e-KTP yang masih berlaku.

• Terdaftar dalam DTSEN atau DTKS.

• Memiliki data kependudukan yang sesuai dengan Dukcapil.

• Berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.

• Tidak memiliki anggota keluarga berstatus ASN, TNI, Polri maupun pegawai BUMN/BUMD.

• Tidak menerima pensiun pemerintah.

• Diprioritaskan bagi keluarga dengan kondisi rumah tidak layak huni dan keterbatasan aset.

• Tidak menerima bantuan sejenis pada periode yang sama.

Usulan Melalui Aplikasi Cek Bansos

Masyarakat yang merasa memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dapat mengusulkan diri melalui fitur Usul pada aplikasi Cek Bansos milik Kemensos.

Prosesnya dimulai dengan membuat akun menggunakan NIK dan nomor Kartu Keluarga, kemudian mengunggah foto KTP, swafoto bersama KTP, serta melengkapi data yang diminta. Setelah itu masyarakat dapat mengajukan usulan sebagai calon penerima bantuan dan mengunggah foto kondisi rumah sebagai bahan verifikasi.

Usulan tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh Dinas Sosial sebelum diputuskan apakah memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.

Penerima Berdasarkan Desil

Pemerintah menyatakan BLT Kesra diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil satu hingga desil empat dalam DTSEN, yakni:

• Desil 1: Masyarakat miskin ekstrem.

• Desil 2: Masyarakat miskin.

• Desil 3: Masyarakat hampir miskin.

• Desil 4: Masyarakat rentan miskin atau berpenghasilan pas-pasan.

Kelompok di atas desil empat umumnya telah dikategorikan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik sehingga bukan menjadi prioritas program.

Jadwal BPNT 2026

Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pemerintah tetap menerapkan penyaluran setiap tiga bulan sekali atau empat tahap dalam setahun, yakni:

• Tahap I: Januari–Maret.

• Tahap II: April–Juni.

• Tahap III: Juli–September.

• Tahap IV: Oktober–Desember.

Karena pencairan dilakukan secara bertahap, pemerintah tidak menetapkan tanggal yang sama bagi seluruh daerah. Oleh karena itu, masyarakat diimbau rutin mengecek status kepesertaan melalui aplikasi Cek Bansos maupun pemerintah desa atau kelurahan setempat agar memperoleh informasi penyaluran terbaru.(red/lis)